Research

Isu kehutanan merupakan salah satu topik utama di era kepemimpinan presiden Joko Widodo. Target RPJMN tahun 2015- 2019 merupakan bukti konkrit komitmen kebijakan  dalam Pemberian Akses Kelola Kawasan Hutan oleh masyarakat seluas 12,7 juta ha melalui skema perhutanan sosial.

Program ini dipercaya mampu mendistirbusikan manfaat secara berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, yang pada akhirnya berimplikasi pada kontribusi terhadap kelestarian hutan. Kajian ini berfokus pada performansi perhutanan sosial wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada aspek ekonomi, sosial, dan kontribusi terhadap kelestarian. Ketiga aspek kajian tersebut dilihat secara utuh berdasarkan kriteria dan indikator dari 8 komponen utama yang menggambarkan kondisi terkini geliat perhutanan social di Sulawesi Selatan.

Meskipun tidak ada hasil yang dianggap mutlak dan absolut, namun berdasarkan hasil kajian ini menunjukkan bahwa dari 33 skema perhutanan sosial (HKm/HD/HTR/Hutan Adat) yang dianalisis, terlihat perubahan mendasar dari pola aksesbilitas masyarakat terhadap kawasan hutan. Meskipun demikian, tidak satupun wilayah izin perhutanan sosial yang secara simultan memiliki kesempurnaan pencapaian dari seluruh aspek: aspek social; ekonomi; dan kelestarian.Sumbangan terbesar untuk rasio pencapaian perhutanan sosial di Sulawesi Selatan saat ini hanya berputar pada aspek social, yakni timbulnya aksi kolaboratif dari para pihak untuk mendukung pengakuan hak dan pembaruan agraria melalui pendelegasian akses legal pengelolaan hutan kepada masyarakat. Namun, bukan berarti aspek ekonomi dan kelestarian terabaikan.

Kajian ini menunjukkan terdapat 9,5% usaha perhutanan sosial yang dikelola kelompok mampu meningkatkan pendapatannya lebih dari 10%. Capaian ini didukung oleh turut andilnya aktor eksternal dalam proses pendampingan kelompok tani hutan, baik dalam penguatan kelembagaan, resolusi konflik, hingga memfasilitasi penguatan market system unit usaha kelompok perhutanan sosial.

Di sisi lain, masih terdapat sebanyak 66,7% responden yang berpersepsi bahwa kontribusi perhutanan sosial terhadap aspek ekonomi, social, dan kelestarian masih menjadi bagian dari capaian masa depan.  Kajian ini memperlihatkan bahwa peran para pihak masih sangat dibutuhkan untuk mendorong keberpihakan yang lebih besar terhadap masyarakat di dalam dan di sekitar Kawasan hutan sebagai aktor kunci pengelolaan hutan yang lestari, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Funded by the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia

The result project can be seen here (PDF) Kajian Dampak Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan

Membongkar tanaman sawit yang berada dalam kawasan hutan, atau melakukan rehabilitasi dan restorasi sawit dengan program tradisional proyek rehabilitasi oleh pemerintah akan membutuhkan biaya yang sangat besar, mengingat sekitar 3 juta hektar sawit yang diindikasikan berada dalam kawasan hutan, belum lagi biaya sosial yang dibutuhkan mengingat jutaan penduduk masih menggantungkan hidupnya dari sektor penghidupan sawit ini.

Dalam geopolitik global persepsi terhadap komoditas sawit juga saat ini menekankan agar adanya kepastian akan legalitas dan kelestarian, sehingga para pihak terutama pemerintah dapat menggunakan momentum untuk mengatasi keterlanjuran ini  dengan mengarahkannya pada kepastian legalitas, produktifitas, dan kelestarian. Komitmen pemerintah dengan kebijakan Strategi Jangka Benah (SJB) yang dimaksudkan mengatasi keterlanjuran kelola sawit sekitar 3 juta ha yang berada dalam kawasan saat ini, telah mendapatkan momentum sejak UU Cipta kerja tahun  2021  berikut turunannya telah resmi diundangkan negara.

Tujuan kajian ini adalah menganalisis peluang implementasi SJB dalam kerangka kebijakan, mengidentifikasi dan analisis strategi jangka benah, menganalisis faktor-faktor pendukung implementasi strategi jangka benah, serta menyajikan rekomendasi percepatan implementasi  Strategi Jangka Benah. Metode kajian ini adalah melakukan analisis isi terhadap dokumen peraturan perundangan terkait jangka benah yang telah ada, serta observasi pada lokasi yang telah memulai demonstrasi plot pada lokasi uji coba SJB ini di Kalimantan Tengah dan lokasi non-demplot di Provinsi Sulawesi Barat. Laporan ini dimulai dengan menyajikan kondisi umum keterlanjuran pengusahaan sawit dalam kawasan hutan secara nasional dan lebih khusus di kedua provinsi lokasi kajian. Juga diberikan telaah akademis bagaimana kebun kebun sawit rakyat yang memungkinkan secara ilmiah dan sebenarnya telah ada praktek di lapangan bagaimana kebun campur berbasis sawit tetap dapat menjaga produktivitas ragam komoditi kebun campur, menunjang kelestarian dan penghidupan masyarakat lokal. SJB saat ini telah berada pada momentum implementasi agar dapat terintegrasi dengan kerangka perubahan agraria di Indonesia secara keseluruhan baik yang dilekatkan pada pemberian izin usaha perhutanan sosial, maupun upaya pemberian akses kepemilikan melalui ragam skema pelepasan kawasan hutan. Kajian ini melihat pintu legalitas perhutanan sosial sebagai payung legal untuk transformasi sawit yang berada dalam kawasan hutan tersebut menjadi kebun campur pada tahun ke 26 pada hutan produksi dan tahun ke 16 pada hutan lindung dan konservasi telah kembali pada habitat hutan untuk mendukung fungsi hutan yang dimandatkan oleh Undang Undang. Proses rehabilitasi dan proses restorasi menjadi hutan kembali tentunya tidak boleh meninggalkan masyarakat yang bergantung dengan ekosistem hutan tersebut, serta kompleksitas penghidupan masyarakat yang telah terlanjur mengusahakan sawit.

SJB selain didalamnya ada rehabilitasi dan restorasi, juga ada unsur pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat. Political will pemerintah masih sangat rendah. Resiko politik SJB ini secara praktikal diterjemahkan sebagai kebijakan tidak popular dikalangan beberapa agensi pelaksana pemerintah karena sawit sangat sensitif atau diangap sebagai risiko politis karena dianggap melegalkan deforestasi. Sebenarnya dengan payung perhutanan sosial resiko yuridisnya sudah terselesaikan. Observasi kami di lapangan menemukan adanya kesimpangsiuran secara politis atau keenganan dari perangkat agensi kehutana terkait untuk mempercepat pengusulan PS-SJB maupun integrasi SJB kedalam PS. Instrumen legalitas sudah cukup kapasitasnya, hanya saja keinginan untuk menerapkannya terutama kejelasan verifikasi usulan serta mengarusutamakan dan mempercepat integrasi SJB kedalam PS yang sudah ada. SJB ini merupakan momentum RESOLUSI atas keterlajuran sawit dalam Kawasan hutan yang akut, dimana praktek kebun campur sawit diperkuat, agar tidak terjebak pada instrument solusi seperti program Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selama ini dilakukan.

Unpublished report research

There is no result yet because it remains ongoing